NgalamNews – Peredaran daging anjing yang semestinya tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat masih saja terjadi di wilayah Kota Malang. Bahkan Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) melakukan audiensi dengan Walikota Malang, Drs H Sutiaji terkait upaya memberantas perdagangan daging anjing.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengeluarkan SE No. 5 tahun 2022 tentang pengendalian peredaran dan perdagangan daging anjing.

Walikota Sutiaji bilang, hal yang menjadi landasan Pemkot Malang dalam mengeluarkan SE tersebut, dari faktor sosial hingga pelestarian hewan.

“Jadi, kita melihat dari segi faktor sosial. Bahwasanya daging anjing semestinya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi. Justru dampaknya ekosistem hewan itu akan semakin punah,” ujarnya saat dihubungi via telepon, Senin (17/1/22).

Sam Sutiaji sapaan akrabnya menyebut, Pulau Jawa pada umumnya memiliki risiko tinggi terhadap wabah rabies. Hal ini menyusul padatnya lalu lintas anjing yang diangkut dari Jawa Barat ke kota-kota lain di Jawa, seperti Solo maupun Jakarta.

“Jawa Timur juga mendapat ancaman besar akibat praktik perdagangan daging anjing jika tidak segera dilakukan pelarangan,”.

Ia juga menambahkan, Pemkot Malang juga berkomitmen melakukan pengawasan terhadap konsumsi hewan yang tidak layak dikonsumsi.

“Dengan adanya SE ini, harapannya masyarakat yang masih menjual-belikan daging anjing segera dihentikan. Karena berbahaya bagi kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu salah satu pecinta hewan anjing, Yohana Tirza (21) mengatakan sangat mendukung tentang adanya SE larangan itu.

Menurutnya, sudah selayaknya manusia menjaga dan merawat ekosistem hewan, termasuk anjing yang memang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.

“Saya setuju dengan kebijakan Pemkot Malang. Selain dari faktor kesehatan yang tidak baik, pelestarian hewan anjing wajib kita jaga,” kata dia (Ocky)

Reporter: Ocky Novianton

By sugeng